DEFENISI AMDAL
AMDAL umumnya merupakan
suatu pengaturan dari pemerintah dan penerapannya harus mengikuti prosedur
tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu sebabnya menjadi sangat relevan
untuk menguraikan kebijakan AMDAL di Indonesia.
A.DEFINISI
AMDAL
Di dalam berbagai literatur AMDAL, terdapat
banyak definisi tentang AMDAL atau EIA
(Environmental Impact Assessment). Namun demikian tidak ada kesepakatan yang
kaku tentang denisi tersebut. Namun
demikian, definisi-definisi
yang ada memiliki intisari yang serupa. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat
beberapa defenisi sebagai berikut:
EIA adalah proses dalam mengidentifikasi
dan memprediksi dampak lingkungan potensial (termasuk bio-geofisik,
sosial ekonomi dan budaya) yang diakibatkan oleh tindakan, kebijakan, program,
dan proyek yang direncanakan, untuk
dikomunikasikan kepada pihak pengambil keputusan sebelum rencana kegiatan
tersebut diputuskan untuk dilaksanakan. (Harvey, 1998, p 2)
EIA formal merupakan suatu teknik yang secara
sistematis mampu memadukan penilaian kualitatif dari para
pakar terhadap dampak lingkungan suatu proyek dan mempu menampilkan informasi
tingkat pentingnya dampak
lingkungan yang diprediksi tersebut, beserta lingkup untuk memodifikasi
dan menanggulangi dampak tersebut, agar dapat dievaluasi oleh pihak pengambil
keputusan, sebelum keputusan diambil. (Para. 7 UK Department of Environment
1998. in Wood 1995, p1)
EIA merupakan suatu proses sistematis yang
digunakan untuk mengidentifikasi,
memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan terhadap rencana tindakan atau
kegiatan/proyek. Proses ini dilakukan sebelum
diambilnya keputusan terhadap keberlanjutan rencana kegiatan. Dalam hal ini, denisi
‘lingkungan’ mesti dilihat dalam lingkup yang lebih luas, yang dalam arti
mencakup pula aspek sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat, yang mesti
dipertimbangkan sebagai bagian integral dari AMDAL.
Tujuan dari proses AMDAL ini adalah untuk
mencegah, menanggulangi (mitigasi), dan menetralkan dampak lingkungan yang
siginifikan dari rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan.(UNEP-DTIE, Training
Resource Manual, 2002)EIA merupakan studi untuk mengidentifikasi,
memprediksi, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai dampak
lingkungan dari rencana proyek dan detail upaya-upaya penanganan (mitigasi)
yang direncanakan sebelum proyek disetujui (Department
of Environment, Malaysia)
Di Indonesia, kita menggunakan definisi
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Undang No. 23/1997 dan Peraturan
Pemerintah No. 27/1999, yaitu:
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada Iingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Secara sederhana, AMDAL adalah suatu proses
untuk meneliti dan mengkaji dampak potensial suatu rencana usaha atau kegiatan
terhadap Iingkungan hidup. Pada dasarnya pengertian tentang AMDAL mencakup
beberapa prinsip sebagai berikut:Melakukan identifikasi
dan prakiraan dampak potensial terhadap Iingkungan (dan kemungkinan
konsekuensinya) dan terhadap kesehatan manusia.
Terminologi “lingkungan” mencakup
aspek-aspek bio-geofisik, sosial ekonomi dan
budaya. Mencakup pengkajian
(assessment ) atau analisis dari
kegiatan yang diusulkan (pada awalnya termasuk kebijakan, program, proyek, dan
prosedur operasional). Menginterpretasikan dan
mengkomunikasikan hasil dari kajian tersebut kepada para pengambil •
keputusan sebelum suatu keputusan final
dihasilkan.
B. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan pengelolaan Iingkungan hidup di
Indonesia menganut prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
AMDAL termasuk pada perangkat pencegahan yang bersifat pre-emptive dan berusaha
mengantisipasi dampak serta konsekuensi dari suatu rencana kegiatan terhadap
Iingkungan hidup dan kesehatan manusia.Posisi AMDAL menjadi sangat strategis
karena upaya pencegahan seringkali lebih efektif dibanding upaya pemulihan.Hal
yang serupa dengan AMDAL dalam perangkat pencegahan adalah penetapan tata
ruang.
Suatu AMDAL tidak bisa dilakukan terhadap
suatu lokasi yang penetapan tata ruangnya berbeda. Dalam pelaksanaannya, AMDAL
diposisikan pada tahap perencanaan dimana analisis kelayakan teknis dan ekonomi
seharusnya dilakukan bersamaan dengan analisis kelayakan lingkungan dan saling
memberikan input dan feedback terhadap
masing-masing studi kelayakan.
C. DISTRIBUSI
KEWENANGAN AMDAL
Kebijakan AMDAL pada awalnya menetapkan bahwa
proses AMDAL diawasi hanya pada tingkat pusat (secara sektoral) dan tingkat
propinsi saja. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, pada
perkembangannya proses AMDAL kemudian dilaksanakan pula oleh pemerintah kota
dan kabupaten. Sementara itu, di tingkat pusat yang semula kewenangannya berada
pada 16 departemen sektoral, kemudian dibatasi menjadi hanya di satu instansi
pusat saja yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini akan lebih jelas
terlihat pada paparan mengenai perkembangan AMDAL di Indonesia pada bagian
selanjutnya. Pada saat ini kebijakan AMDAL mengikuti pola-pola sebagai berikut:
· Pemberian
kewenangan pelaksanaan AMDAL yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.
· Kewajiban
Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL.
· Penerapan
Metode Valuasi Ekonomi dalam AMDAL.
· Peningkatan
Kualitas Penyusun AMDAL.
· Peningkatan
Kualitas Penilai AMDAL.
· Persyaratan
RKL/RPL dalam Ketentuan Ijin.
· Kebijakan
Pelaksanaan UKL-UPL
· Penetapan
Baku mutu limbah tertentu
Akibat dari distribusi kewenangan yang sangat
luas ke daerah, pada saat ini masih banyak hal-hal yang kurang tepat dalam hal
pelaksanaan AMDAL di daerah. Namun demikian hal ini harus lebih dipandang
sebagai suatu tantangan daripada suatu kelemahan. Kebijakan desentralisasi
pelaksanaan AMDAL saat ini memberikan kewenangan dan pengawasan kepada daerah
yang dilandaskan pada berbagai argumentasi sebagai berikut:
Daerah dipandang lebih tahu kondisi
Iingkungan di daerahnya masing-masing yang memiliki kedekatan secara geografis, Dengan
kedekatan tersebut, harapannya pengawasan akan Iebih efektif dilakukan oleh
daerah, Upaya desentralisasi ini
mendorong masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya.Pada akhirnya,
proses AMDAL diharapkan dapat mempromosikan transparansi dan akuntabilitas
dalam sistem kepemerintahan di daerah.
Untuk mengakomodasi kebijakan otonomi
pemerintahan ini, telah ditetapkan pengaturan pembagian kewenangan antara
pemerintah (pusat), propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05
tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi
Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mengantisipasi kebijakan di atas, beberapa diantaranya adalah melalui
peningkatan kualitas penyelenggaraan AMDAL yang mencakup penguatan komisi
penilai AMDAL, akreditasi penyelenggara pelatihan AMDAL dan sertifikasi
anggota penyusun AMDAL.
PERAN DAN MANFAAT AMDAL
A. Posisi
AMDAL dalam Siklus Proyek
PP 27/1999 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi
kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk mencapai hasil kajian AMDAL
yang optimum, prosedur yang dilakukan mesti pada tahap awal dalam proses
perencanaan proyek, sehingga biasanya EIA dilakukan pada awal tahap Pra-Studi
Kelayakan (Pre-FS) atau Studi Kelayakan (FS)Studi kelayakan pada umumnya
meliputi analisis dari aspek teknis dan aspek ekonomis-finansial.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 di atas, maka
studi kelayakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup meliputi komponen analisis teknis, analisis
ekonomis-finansial, dan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup.
Oleh karena itu, analisis mengenai dampak
lingkungan hidup sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi
yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan dilaksanakan.Jika kajian dilakukan di akhir siklus proyek, dikhawatirkan
hasil kajian AMDAL tidak akan memberi banyak manfaat kepada pemrakarsa dan
implementasi kegiatan dapat mengalami penundaan, sehingga merugikan pemrakarsa.
B. PERAN
AMDAL
Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian
AMDAL, terdapat beberapa fungsi dari AMDAL. Jelas disebutkan bahwa AMDAL
ditujukan untuk memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan. Lebih jauh
dalam peraturan dan perundang-undangan disebutkan bahwa AMDAL harus dapat
memberikan pedoman untuk upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak
dan lingkungan hidup serta memberikan informasi & data bagi perencanaan
pembangunan suatu wilayah. Lebih jauh beberapa peran dan prinsip penerapan
AMDAL adalah:
AMDAL bagian integral dari studi kelayakan
kegiatan pembangunan, AMDAL bertujuan menjaga
keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan
sejak awal perencanaan,AMDAL berfokus pada analisis: potensi masalah, potensi
konflik, kendala SDA, pengaruh
kegiatan sekitar terhadap proyek, Dengan
AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan
aman terhadap lingkungan.
C. Manfaat
AMDAL
Berdasarkan berbagai literatur dan pengalaman
pelaksanaan AMDAL selama ini, beberapa manfaat dari penerapan AMDAL adalah
sebagai berikut:
· Dapat
mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek,
· Menjamin
aspek keberlanjutan dari proyek pembangunan,
· Dapat
menghemat penggunaan Sumber Daya Alam,
· Memudahkan
dalam memperoleh kredit bank.
Dilihat dari manfaat-manfaat dan
prinsip-prinsip di atas, nampak semuanya hal tersebut sangat ideal. Dalam
kenyataannya terdapat berbagai contoh dimana rekomendasi dari suatu studi AMDAL
dapat memberikan alternatif dan solusi yang lebih baik, misalnya:Rencana lokasi
seperti pada Industri Semen Langkat di Sumatera Utara dan Industri Semen
Gombong di Jawa Tengah atau pada lokasi landfill
limbah B3 Indo Bharat Rayon di jawa Barat.
Disain teknis seperti pada Proyek
Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah, Pembangunan PLTA Cirata di Jawa Barat, dan Industri Semen
Gombong di Jawa Tengah.Persyaratan lain LNGTangguh di Papua dan
Industri Semen Makmur Indonesia di Jawa Barat.
Walaupun tidak banyak yang melakukan kajian
secara rinci terhadap manfaat langsung dari AMDAL, salah satu kajian literatur
menunjukkan bahwa studi AMDAL ternyata dapat merevisi biaya proyek karena
terjadi penghematan setelah melakukan kajian berbagai alternatif proyek yang
ada dan dampaknya di masa mendatang.


10.13
Turateamo
0 komentar:
Posting Komentar